Baca Juga
I. LATAR BELAKANG BERDIRINYA GERAKAN PRAMUKA
A. Era Pergerakan Nasional
 |
| Baden Pawell |
Gagasan Lord Baden Powell of Gilwell yang telah melahirkan kepanduan, memang sanggat menarik sehingga berkembang di berbagai negara di luar Inggris, termasuk diantaranya di Nederland.
Kepanduan oleh orang-orang belanda dikenal dengan istilah Padvinder dan Padvindery dibawa ke Indonesia sebagai tanah jajahanya yang pada saat itu dikenal dengan nama Nederland Oost Indie.
Organisasi Kepanduan yang didirikan oleh orang-orang Bekanda di Indonesia diberi nama NIPV (Nederland Indische Padvindery Vereneging ~ Persatuan Pandu-pandu Hindia Belanda). Dengan demikian pada masa penjajahan, di Indonesia terdapat dua organisasi kepanduan yang berbeda semangat hidupnya, yakni Kepanduan yang didirikan oleh orang-orang Belanda dan kepanduan yang didirikan oleh tokoh-tokoh Pergerakan Nasional.
Pada tahun 1917 untuk pertama kali berdiri sebuah organisasi Kepanduan Nasional di Kota Surakarta, dengan nama Javaanse Padvienders Organizatie (JPO). Organisasi Kepanduan Nasional Indonesia ini didirikan oleh Sri Mangkunegara VII, seorang nasionalis, aktivis Pergerakan Nasional yang pernah diangkat menjadi Presiden Budi Utomo tahun 1915/1916 membawahi 40 cabang di seluruh Indonesia, seta pernah dipercaya sebagai pelindung Jong Java selama 11 tahun, sampai Jong Java melebur menjadi Indonesia Muda tahun 1928.
Setelah JPO, lahir pula berbagai organisasi kepanduanseperti JJP (Jong Java Padvindery), NATIPIJ (Nasional Islamitisch Padvindery, SIAP (Serikat Islam Afdeling Padvindery), HW (Hisbul Wathon) dan banyak lagi yang lain. Semua Organisasi kepanduan tersebut dilahirkan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional pada masa penjajahan Belanda. Dengan demikian Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia pada masa penjajahan merupakan persemaian lahir dan berkembangnya NASIONALIS-NASIONALIS MUDA yang kuat rasa kebangsaannya.
Organisasi Kepanduan yang didirikan oleh tokoh-tokoh Pergerakan Nasional ini dikenal dengan sebutan Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia. Istilah Kepanduan baru lahir setelah danya larangan Pemerintah Hindia Belanda kepada organisasi kepanduan diluar NIPV untuk mengunakan istilah Padvinder atau Padvindery. Dengan adanya larang tersebut lahirlah istilah Pandu atau Kepandua yang dicetuskan pertama kali oleh Kyai H. Agus Salim, yang pada hakekatnya merupakan gambaran sikap dan tindakan nasionalistik. Dengan mengunakan istilah Kepanduan, makin mantaplah semangat dan gerak Kepanduan yang didirikan oleh tokoh-tokoh Pergerakan Nasional sebagai Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia yang menjadi bagian yang tek terpisahkan dari PERJUANGAN BESAR BANGSA INDONESIA UNTUK MERDEKA lepas dari belenggu penjajahan Belanda.Setelah lahirnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, banyak organisasi kepanduan nasional bergabung menjadi satu, diantaranya INPO (Indonesische Padvinders Organizatie), PK (Pandu kesultanan) dan PPS (Pandu Pandu Sumatra), bergabung menjadi satu organisasi KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia) pada tahun 1930. Kemudian terbentuk pula satu federasi yang diberi nama Persatuan Antar Pandu-pandu Indonesia (PAPI) pada tahun 1931, yang kemudian berubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada tahun 1938. Pada masa penjajahan Jepang, organisasi kepanduan dilarang. Tokoh-tokoh Pandu banyak yang masuk dalam organisasi Seinendan, Keibodan, dan Pembela Tanah Air (PETA).
B. Era Kemerdekaan Republik Indonesia
Setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, tokoh-tokoh Pandu kembali membangun organisasi kepanduan nasional pada masa kemerdekaan.Di Kota Surakarta tanggal 28 Desember 1945, lahir sebuah organisasi keepanduan nasional Indonesia yang bersipat kesatuan, sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang sifat dan peranya menyatukan seluruh organisasi kepanduan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Oraganisasi ini diberi nama Pandu Rakyat Indonesia (PRI). Pandu Rakyat Indonesia tidak berjalan lama, setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda, sejalan dengan berkambangnya alam liberalisme yang melanda bangsa Indonesia, maka lahir pula organisasi-organisasi kepanduan yang lain, baik organisasi kepanduan lama yang pernah ada pada masa penjajahan maupun organisasi kepanduan yang baru.
Dari sekian banyak organisasi kepanduan yang ada, tidak sedikit diantaranya yang merupakan �onderbouw� dari partai politik yang ada pada kala itu. Suatu keadaan yang menjadikan kepanduan di Indonesia pada masa kemerdean tidak sehat. Tidak sehat, karena justru lewat wadah kepanduan, anak-anak Indonesia ikut terkotak-kotak dengan mengibarkan kesetia kepada partai politik yang membawahinya. Suatu kondisi yang sebenarnya bertentangan dengan bertentangan dengan esensi sifat kepanduan yang justru akanmembangun anak menjadi warga negara yang sehat, bahagia dan berguan, lebih-lebih tidak sesuai dengan isi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Di tengah-tengah alam liberalisme yang telah mengkotak-kotakan kepanduan dibawah bendera partai politik, semangat persatuan masih tetap tumbuh dan berkembang dalam diri Pimpinan Pandu dari berbagai organisasi kepanduan. Hal ini dibuktikan dengan didirikanya Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO) pada tanggal 16 September 1951 oleh wakil- wakil Pengurus Besar dan Kwartir dari oganisasi-organisasi kepanduan, yang diantaranya : Pandu Rakya t Indonesia, Pandu Islam Indonesia, Perserikatan Pandu-pandu, Pandu Katholik, Peserikatan Pandu Tionghoa Sarwa Wirawan, Hisbul Withon, Kepanduan Al Irsyad, Kepanduan Angkatan Muda Islam, Pandu Ansor, Pandu Kristen Indonesia, Serikat Islam Angkatan Pandu, Pandu Alwashilijah. Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO) disahkan menjadi Badan Hukum dengan Surat Keputusan Kementrian Kehakiman tanggal 22 Februari 1952 No. J.A.5/33/6. Selain tiu IPINDO juga pengakuan pemerintah sebagai satu-satunya organisasi yang diserahi penyelengaraan kepanduan bagi putra di Indonesia oleh Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.C. Fase Berdirinya Gerakan Pramuka
IPINDO telah memberikan angin segar yang mendasari persatuan berbagai organisasi-organisasi kepanduan di Indonesia. Bahkan dalam realisasinya oraganisasi kepanduan nasional Indonesia pada tahun 1961terpecah belah menjadi 100 organisasi kepanduan. Sebuah keunikan tersendiri dalam goseran sejarah perjalanan panjang Kepanduan Indonesia. Dimana terdapat kecenderungan untuk terpecah belah menjadi banyak organisasi, namun dalam keadaan terpecah belah tersebut selalu muncul upaya untuk bersatu. Upaya tersebut sekali lagi terwujud meskipun masih berbentuk federasi. Selain IPINDO (Ikatan Pandu Indonesia) yang merupakan federasi kepanduan putra, terdapat pula dua federasi organisasi kepanduan putri, yang satu bernama POPPINDO (Persatuan Pandu Putri Indonesia) sedangkan yang lain menamakan diri PKPI (Persatuan Kepanduan Putri Indonesia). Ketiga organisasi kepanduan ini meleburkan diri dalam satu federasi yang diberi nama PERKINDO dengan jumlah seluruh anggota kurang lebih 500.000 orang, dari 60 organisasi kepanduan yang berada di dalam PERKINDO. Selain PERKINDO, organisasi-organisasi kepanduan yang menjadi �onderbouw� Partai Politik, tetap berada dalam keadaan berhadap-hadapan berlawanan satu sama lain. Hal ini menjadikan persatuan kepanduan Indonesia dalam PERKINDO masih dirasakan lemah. Di samping dirasakan masih adanya kelemahan dalam PERKINDO, kehidupan organisasi kepanduan Indonesia menjadi lebih rancu lagi dengan lahinya Kepanduan Putra Indonesia (KPI) yang menjadi �onderbouw� Partai Komunis Indonesia (PKI). Ditinjau dari prinsip filosofi yang terkandung dalam kepanduan sebenarnya tidak mungkin ada satu organisasi kepanduan yang menjadi �onderbouw� Partai Komunis Indonesia. Sebab, prinsip filosofi kepanduan tidak sesuai dengan prinsip filosofi komunisme.
Bersamaan dengan lahirnya KPI yang menjadi �onderbouw� PKI, lahir pula di Indonesia gagasan untuk membentuk Gerakan Pionir Muda, seperti yang terdapat di negara-negara komunis. Satu gagasan yangapabila terwujud akan melenyapkan Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia. Lahirnya gagasan Gerakan Pionir Muda ini telah mendorong tokoh-tokoh pejuang Kepanduan yang berjiwa Pancasila bergerak untuk menentang gagasan Gerakan Pionir Muda tersebut. Hal ini terwujud pada tanggal 9 Maret 1961, saat itu para Pemimpin Pandu yang mewakili organisasi-organisasi kepanduan nasional Indonesia yang ada, yang dibawah pimpinan Pandu Agung Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menghadap Bung Karno selaku Presiden Republik Indonesia untuk mengamanatkan agar semua organisasi kepanduan yang ada meleburkan diri dalam satu wadah oraganisasi kepanduan nasional, demi daya guna dan hasil guna kepentingan perjuangan bangsa dan negara. Satu oraganisasi Kepanduan nasional yang diamanatkan oleh Bung Karno selaku Presiden Republik Indonesia adalah suatu Kepanduan Nasional yang berdasarkan Pancasila, dimana isi dan arah kegiatannyaditingkatkan sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara yang sedang membangun, mengisi kemerdekaan yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.
II. BERDIRINYA GERAKAN PRAMUKA
Hari Kamis tanggal 9 Maret 1961, bertempat di Istana Negara, malam itu Bung Karno selaku Presiden Republik Indonesia mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri P dan K Prof. Prijono, Menteri Pertanian Dr. A. Azis Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi. Pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada peringatan\Proklamasi Kemerdekaan RI Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, kemudian terbitlah Keputusan Presiden RI No.112 Tahun 1961 tanggal 5 April 1961, tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961. Ada perbedaan sebutan atau tugas panitia antara pidato Presiden dengan Keputusan Presiden itu. Masih dalam bulan April itu juga, keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor 121 Tahun 1961 tanggal 11 April 1961 tentang Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka. Anggota Panitia ini terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Prof. Prijono, Dr. A. Azis Saleh, Achmadi dan Muljadi Djojo Martono (Menteri Sosial). Panitia inilah yang kemudian mengolah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, sebagai Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961, tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah; Hari Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ke tiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PERMULAAN TAHUN KERJA.
Menurut Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, yang telah disusun oleh Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional (MAPINAS) yang di dalamnya terdapat Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kwartir Nasional Harian. Badan Pimpinan Pusat ini secara simbolis disusun dengan mengambil angka keramat 17-8-�45, yaitu terdiri atas Mapinas beranggotakan 45 orang di antaranya duduk dalam Kwarnas 17 orang dan Kwarnari 8 orang. Namun demikian dalam realisasinya seperti tersebut dalam Keppres RI No.447 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961 jumlah anggota Mapinas menjadi 70 orang dengan rincian dari 70 anggota itu 17 orang di antaranya sebagai anggota Kwarnas dan 8 orang di antara anggota Kwarnas ini menjadi anggota Kwarnari. Mapinas diketuai oleh Dr. Ir. Soekarno, Presiden RI dengan Wakil Ketua I, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh. Sementara itu dalam Kwarnas, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjabat Ketua dan Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Kwarnari. Kemudian pada tanggal 30 Juli 1961, para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka, peristiwa ini dilakukan di Istana Olahraga Senayan dan kemudian disebut sebagai HARI IKRAR GERAKAN PRAMUKA. Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961 bukan saja di Ibukota Jakarta, tapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan Apel Besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta. Sebelum kegiatan pawai/defile, Presiden melantik anggota Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari, di Istana Negara, dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia (Keppres No.448 Tahun 1961) yang diterimakan kepada Ketua Kwartir Nasional, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sesaat sebelum pawai/defile dimulai. Peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian ditetapkan sebagai
HARI PRAMUKA dengan Keputusan Presiden No. 441 Tahun 1961, yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka.
Sign up here with your email
ConversionConversion EmoticonEmoticon